Bongkar Tirani

Grab this Headline Animator

Bongkar Tirani

Kalau "air mata" diserahkan kepada rakyat... Tapi... kalau "mata air" diambil oleh penguasa... Kapan "air mata" itu hilang dari mata rakyat? ataukah abadi selamanya karena kerakusan penguasa?

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Selasa, 04 Agustus 2009

Takut dan gelisah, Artikel 83#

Tadi aku merasa gelisah dan takut, entah kenapa perasaanku selalu dihantui ketakutan-ketakutan yang tidak pasti, padahal ketakutan yang membuat aku gelisah hanya ada dialam pikiranku saja.
Mengapa aku selalu berkutat dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman?
Kehidupan membuatku terbebani oleh semua yang tak pasti, mau dibawa kemanakah diri ini?
Mantra-mantra maupun kata-kata suci telah aku ucapakan berulang kali, namun tetap saja aku merasakan perasaan yang terus berubah dan selalu berujung ke sebuah rasa takut.
Itulah yang terjadi, mimpi-mimpi kaum miskin adalah mimpi-mimpi rasa takut, mimpi-mimpi yang tak pernah berujung dengan kesejahteraan dan kedamaian, melihat situasi yang tiada henti penuh dengan penindasan, sehingga aku berubah menjalani sebuah profesi yang bertentangan dengan hukum negara ini, dengan norma-norma sosial masyarakat kita.
Aku mencuri, merampas, menipu bahkan juga aku merampok orang-orang yang mempunyai kesejahteraan lebih, demi memenuhi kebutuhan hidup sebab hidup sederhana apalagi miskin sudah tak mungkin bisa hidup di dalam gencarnya pembangunan zaman yang terus mengarah kepada nilai-nilai kapitalisme individualistik.
Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang minoritas, sebab tanah air kami selalu dirampas, hak kami pun dirampok tak lagi melekat dalam diri seorang manusia.
Mimpi apa negara ini? karena yang terjadi selalu ketimpangan...
Aku gelisah berkutat diantara ingin melawan atau terbawa arus perkembangan modernisasi. Dan modernisasi yang ada sekarang ini semakin menjerumuskan kami sebagai rakyat miskin. Aku takut ketika aksi Robin Hood kujalani ketahuan oleh para penguasa tanah rampasan nenek moyangku sebab aku berjalannya sendiri, tidak ada orang yang mau melawan ketidak adilan ini, tidak ada teman untuk melakukan aksi, sebab semua orang kini telah diracuni oleh rasa keserakahan, bahkan anak-anak kita pun diajarkan untuk melakukan penindasan terhadapa sesamanya.
Apa yang terjadi terhadap situasi sosial ini? Apa yang telah dilakukan negara kita ini? mengapa bumi pertiwi ini menciptakan rasa takut?
Sekolah-sekolah diganti dengan tempat penginapan berbintang 5, anak sekolah kita dirundung rasa takut dan gelisah akan masa depannya, sebab negara ini masih menerapkan Ijazah sebagai acuan seseorang menjadi pintar, gedung dan Mall terus dibangun tak ada lapak untuk mencari uang dan tak tempat untuk bersekolah, maka tak ada tempat untuk hidup bagi kita!!!

Ada sedikit menggembirakan dan bisa dipandang sebagai kemajuan terhadap respon pidana yang dijatuhkan kepada para pengguna narkoba. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para hakim, setelah menjatuhkan vonis kepada pengguna narkoba, mereka sebaiknya ditempatkan di panti rehabilitasi. . Mereka sebaiknya setelah mendapat vonis, ditempatkan di panti rehabilitasi.

Apakah setiap terpidana narkoba akan mendapatkan perlakukan yang sama? Surat Edaran itu memberikan persyaratan secara detail. Perlakuan pengecualian ini hanya berlaku bagi mereka yang hanya membawa jenis narkoba, antara lain heroin maksimal 0,15 gram, kokain maksimal 0,15 gram, morfin maksimal 0,15 gram, ganja maksimal satu linting atau 0,005 gram, dan ekstasi maksimal 1 butir, serta sabu maksimal 0,25 gram. Juga yang utama tidak terdapat bukti, terdakwa merangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba.

Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan Surat Edaran ini, jika hendak tidak hanya sebagai dokumen adminstratif belaka. Paling utama, tentu saja, mekanisme kontrol terhadap hakim untuk menjalankan dengan konsisten seluruh muatan dari Surat Edaran ini. Tentu saja, hal ini bukan soal yang mudah. Selain soal independensi hakim yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam memutuskan perkara, juga terkait dengan cara pandang para hakim terhadap persoalan tindak pidana narkoba itu sendiri.

Untuk soal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas para hakim secara khusus berkaitan dengan persoalan narkoba di Indonesia. Diskusinya menjadi tidak sederhana, karena terkait langsung dengan UU Narkotika dan UU Psikotropika, yang dengan tegas menggunakan napza merupakan tindakan kriminal sehingga harus dihukum. Dalam hal ini, para hakim harus sependapat benar, mengenai interpretasi atas UU tersebut, setidaknya ada kata sepakat mengenai upaya mengubah bentuk hukuman yang tidak harus selalu masuk ke dalam ruang tahanan.

Persoalan yang lebih teknis, seberapa kesiapan panti rehabilitasi milik negara dalam menampung mereka yang divonis dan akan dirawat dalam panti rehabilitasi. Ini perlu diperhatikan, karena kita selalu disuguhi dengan fakta ketidakasesuain antara kesiapan pada tingkat lapangan, dengan gagasan-gagasan yang memihak pada level kebijakan.

Kesemuanya akan memperngaruhi efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung, pada tingkat operasional. Jika tidak, kekhawatiran kita, Surat Edaran akan manggrok bukanlah hanya akan menjadi kekhawatiran, tetapi sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan.

Kita juga penting untuk mengajak berdialog dengan mereka, untuk merumuskan secara bersama-sama, mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan secara bersama-sama pula untuk pengembangan masa depan mereka. Kesepakatan semacam ini, setidak-tidaknya, sedikit menggeser cara pandang kita, yang hanya semata-mata pengguna narkoba, sebagai pelaku tunggal dan murni kekeliruan langkah individual. Kita memandang, pengguna narkoba tidak bisa dilepaskan begitu saja keseluruhan sistem yang berlaku di negeri. Problem ketidakadilan sosial dan ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai sektor kehidupan.

Karenanya, kita mengusulkan, Surat Edaran Mahkamah Agung, sudah semestinya diikuti oleh elemen pemerintahan yang lainnya, untuk mengubah pula cara pandang mereka terhadap pengguna narkoba dalam konteks individu dan pengguna narkoba dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pernyataan Sikap Persaudaraan Korban Napza Indonesia (Jogjakarta)

Hari anti madat merupakan momentum peradaban internasional untuk memberantas peredaran gelap napza dan penyalahgunaan napza. Momentum ini selayaknya tidak hanya menjadi sebatas kampanye anti napza tapi akan lebih tepat bila dijadikan refleksi dari gerakan internasional dalam memberantas peredaran gelap napza dan penyalahgunaan napza. Saat ini gerakan pemberantasan peredaran gelap napza dan penyalahgunaan napza diakumulasi oleh USA dalam gerakan war on drug’s. Disisi lain peredaran gelap napza makin meluas dan prevalensi penyalahgunaan napza makin meningkat. Keadaan tersebut seharusnya disadari sebagai bentuk dari kegagalan gerakan war on drug’s. Perang yang sesungguhnya meletakan pendekatan militeristik sebagai pondasi utama. Sebuah perang yang hasilnya jauh dari tujuan pemberantasan peredaran gelap napza, karena pada prakteknya perang tersebut tidak mampu memberangus mafia narkotik tetapi hanya mampu menangkap dan mengkriminalkan para penggunanya yang sesungguhnya adalah korban napza itu sendiri. Demikian pula di Indonesia. Sebagai negeri penganut setia gerakan war on drug, secara faktual melahirkan berbagai bentuk peraturan yang menempatkan korban napza sebagai kriminal dan tidak mampu untuk menumbangkan mafia napza itu sendiri. Setidaknya sejak gerakan tersebut diartikulasikan kedalam berbagai regulasi napza di Indonesia, ternyata paradigma kriminalisasi korban napza terlanggengkan secara yuridis. Korban kehilangan hak-hak yang melekat sebagai korban termasuk hak untuk direhabilitasi. Secara yuridis hak tersebut tidak mutlak diakui kalaupun ada hanya sebatas menjadi ”pajangan” karena regulasi napza Indonesia cenderung paradoks. Gerakan war on drug’s melahirkan pula berbagai bentuk praktek diskriminasi dan stigma terhadap korban napza termasuk melahirkan berbagai bentuk kekerasan/penyiksaan dalam berbagai bentuknya terhadap korban napza. Terjadi praktek dehumanisasi dan viktimisasi terhadap mereka yang sesungguhnya adalah korban termasuk korban anak-anak. Di tengah paradigma militeristik dalam pendekatan terhadap penyalagunaan napza, lahir sebuah deklarasi di Pertemuan Nasional Harm Reduction 2(PNHR 2) yang bernama TEKAD MAKASSAR. Sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 46 wakil kepala daerah yang bertekad untuk melakukan tindakan dekriminalisasi terhadap pengguna napza. Sebuah oase ditengah gemuruh padang pasir bertajuk war on drug’s. Pendekatan HAM yang digunakan dalam deklarasi tersebut termasuk bertekad untuk menghilangkan segala praktek diskriminasi sebagai ekses dari paradigma kriminalisasi terhadap pengguna napza termasuk korban-korban lainnya Tentunya hari Anti Madat kali ini yang bersamaan dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional, sepatutnya digunakan oleh seluruh anak bangsa untuk mendorong implementasi dari deklarasi tersebut dalam berbagai sendi termasuk mendorong perwujudan regulasi yang memanusiakan korban napza. Prevalensi penyalahgunaan yang meningkat beriringan dengan prevalensi orang yang terinfeksi HIV merupakan gambaran utuh bahwa gerakan dengan pendekatan militeristik adalah nol besar dan tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Memperhatikan hal tersebut, maka kami Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Wilayah Jogjakarta

Kami, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (Yogyakarta) menuntut:

1. Stop kekerasan terhadap para korban napza.

2. Untuk Meujudkan vonis rehabilitasi bagi korban napza Terapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 / tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti dan Terapi rehabilitasi

3. Menolak Disahkannya UU no. 22 tahun 1997 tentang narkotika

5. Berdayakan kami sebagai salah satu komponen bangsa yang terabaikan.

Kami juga mengimbau kepada teman-teman semua, para KORBAN NAPZA agar bangkit berdiri dan rapatkan barisan.

Kita perjuangkan apa yang selama ini menjadi hak-hak kita!!!

TERUS BERJUANG..

Atas nama

Persaudaraan Korban Napza Indonesia

Pemakai Narkotika Membutuhkan Rehabilitasi, Bukan Penjara

Rabu 29 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 798/Pid.B/2009/ PN Jkt.Pst, dengan ketua H. Makmun Masduki, SH, MH menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan. Dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan bahwa banyak narapidana narkotika yang dari sisi kesehatan adalah orang sakit yang butuh terapi kesehatan. Selanjutnya penjara bukanlah tempat yang tepat untuk para pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan. Oleh karena itu hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur terlebih dahulu.

Pertimbangan putusan ini disampaikan dalam perkara atas nama Wulan Rahayu Nur Setiawan. Wulan adalah pecandu yang tertangkap tangan sedang menguasai narkotika untuk kebutuhan sekali pakai ketika baru saja membeli dari seorang bandar di daerah Salemba Tengah (sampai saat ini bandar belum tertangkap). Selama persidangan, Wulan dan Tim Penasehat Hukumnya mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.. Namun Wulan menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga wajib untuk menjalani rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan. Dakwaan Jaksa yang hanya mendakwa dirinya sebagai pemilik narkotika dipandang tidak tepat, Jaksa seharusnya mendakwa Wulan sebagai pemakai yang mengalami ketergantungan.

Majelis Hakim dalam putusan selanya, memerintahkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk membuktikan bahwa Wulan adalah pecandu yang mengalami ketergantungan. Selama persidangan, juga sempat diperiksa orang tua Wulan Rahayu yang menceritakan bahwa karena narkotika ia telah kehilangan anak sulung dan menantunya. Saat ini hanya tinggal Wulan dan seorang cucu yang merupakan anak Wulan. Wulan benar-benar mengalami ketergantungan narkotika.

Atas dasar itu semua, Majelis Hakim berani untuk melakukan terobosan dengan menggunakan Pasal 47 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghukum seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Kewenangan sebagaimana telah diafirmasi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No 7 tahun 2009. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana selama 1 tahun 8 bulan penjara (yang dipotong masa tahanan), tapi juga memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di RSKO Cibubur selama 6 (enam) bulan yang akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, majelis hakim justru akan mendukung program penanggulan narkotika di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia.. Sekarang, giliran kejakaan khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Dengan segera melaksanakan putusan ini, Jaksa berarti mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan harkat dan martabat pecandu sebagai manusia.

Diharapkan akan ada Putusan – putusan Hakim yang progresif dalam menyikapi situasi para pemakai narkotika. Hal ini tentunya akan dapat dilakukan manakala kebijakan atas pemakai narkotika terutama mereka yang mengalami kecanduan sesuai dengan hak atas kesehatan dan hak asasi mereka. Putusan yang progresif membutuhkan landasan kebijakan negara yang juga progresif.. Kebijakan tersebut tentu akan muncul manakala peraturan dan penengak hukum peka atas hak asasi manusia. Sayangnya, hingga kini, UU Narkotika dan RUU Narkotika masih jauh dari semangat penyembuhan bagi mereka yang mengalami adiksi. Hal ini dapat dilihat dari semangat pemidanaan yang muncul dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat ditingkatan kepolisian dan kemudian dilanjutkan dengan tuntutan para Jaksa yang sesuai dengan UU dan RUU tentang Narkotika mengkriminalkan para pengguna.

Putusan hakim dalam memandang persoalan pecandu yang sangat berhubungan dengan rehabilitasi perlu disikapi dengan sangat positif dan didukung. Kesiapan lembaga dan pusat rehabilitasi tentunya menjadi penting kini dalam menerima para pecandu narkotika agar sesuai dengan standart kesehatan yang layak dan semestinya. Kami mendorong upaya seluruh pihak dalam mengedepankan hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas kesehatan para pecandu narkotika. Apreasiasi yang besar kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan rekan-rekan yang selama ini telah bersama-sama memperjuangkan hak dari Wulan Rahayu (Komunitas FORKON, PANAZABA, dan Rumah Cemara) mulai dari tahap awal persidangan hingga putusan ini dikeluarkan.

Demikian media release ini dibuat, untuk keperluan konfirmasi dan eksplorasi lebih lanjut dapat menghubungi Ajeng Larasati di nomor 0818.0615.3345 atau 021.830.5450.

Hormat kami,

LBH Masyarakat

FORKON

PANAZABA

Rumah Cemara

Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR)

Jam 7.00 Pagi aku sudah terbangun, tak terbiasa sebenarnya aku terbangun sepagi ini jika tidak menggunakan obat penenang sekali gus obat tidur yang aku aku gunakan dimalam hari, aku tak tahu apakah tidurku berkualitas atau tidak yang pasti aku hari ini terbagung pagi. Namun Aku terdiam merenung melihatnya pikiranku melayang-layang memikirkan sesuatu yang pernah aku lihat situasi dan kejadian dihari kemarin, tak mampu berbuat apa-apa lagi... bahkan aku tak tahu bahwa aku telah berada diruangan alam yang penuh dengan kesegaran pagi namun aku tak bisa menikmati sebab aku masih merasakan efek heroin yang masih mengalir didarahku. untuk menghilangkan rasa tidak nyamanku dipagi hari ini aku langsung minum obat Alfrazolamku agar tubuh dan pikiran menjadi tenang kembali ditambah dengan secankir cofee moccacino dan sebatang rokok. Sebab bila aku tak menggunakan obat penenangku aku menjadi tidak stabil seluruh emosiku ( Mood Altering ) bahkan aku menjadi anarkis memaki dan mencaci tidak pasti terutama orang-orang terdekat yang selalu mendapatkan luapan emosiku...
Dan dipagi ini aku juga merenungkan hal lain mengenai situasi sosial yang terjadi terhadap korban napza yang ada di Yogyakarta, yang keluar pertama dipikiranku adalah mengapa korban Napza tidak pernah mendapatkan hak kesejahteraan sosial yang selalu dapat justru Orang terinfeksi HIV terus dan yang lebih parahnya lagi korban Napza yang terinfeksi HIV pun tak mendapatkannya bukankah ini suatu ketimpangan sosial? bagaimAana kita semua mau menurunkan laju epidemi HIV dikalangan pengguna napza jika hak kesejahteraan sosialnya tidak pernah diberikan? Bukankah itu membuat para korban napza semakin mengisolasi diri? karena pengguna napza selalu diperangi oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah dengan slogannya yang sering kita dengar " Perang melawan Narkoba", perku diingat disetiap peperang pasti ada korban, ada yang menang dan ada yang kalah, pertanyaanya siapa yang menang?, siapa Yang kalah? kalau korban sudah jelas yaitu pengguna napzanya itu sendiri. Meskipun di Yogyakarta sudah ada layanan Pengurangan Dampak buruk narkorba Suntik
( HARM REDUCTION ), tapi tetap saja itu hanya sebuah proyek lembaga asing, agar pengguna napza mengakses layanan tersebut, pertanyaannya bagaimana mungkin seorang pengguna napza mengakses layanan Jarum suntik steril maupun Methadon jika tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah, jika perang melawan narkoba masih digaungkan? Seharusnya janganlah menggiring komunitas pengguna napza kesebuah proyek melainkan juga harus memperjuangkan hak azasi manusianya, karena setiap waktunya seorang pengguna napza selalu berhadapan dengan hukum, belum lagi perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pengguna napza yang biasa terjadi ketika berurusan dengan hukum.

Selasa, 21 Juli 2009

Dilarang berteriak, Artikel 81#

Jangan berkoar-koar lagi memperjuangkan pengguna napza suntik??? sms itu yang aku dapat dari salah seorang pelaku project harm reduction di Yogyakarta ditambah lagi dengan sms yang aku membacanya seperti memaki aku.
Pertanyaannya pantaskah orang tersebut memaki-maki sesorang tanpa dasar yang lazim untuk memaki orang? diadalam pandangaku orang tersebut tidak pantas memaki-maki orang tanpa dasar yang lazim, dikarenakan bukan hanya merusak hubungan kerjasama dengan komunitas pengguna napza melainkan juga merendahkan kemanusiaan pengguna napza itu sendiri.
Pantaskah orang tersebut berada diruang harm reduction? menurutku bukan hanya tidak pantas tapi juga prilakunya melebihi seorang pecandu. Seseorang yang ambisius agar proyeknya berjalan menggiring pengguna napza didalam ruang kerjanya dengan alasan melibatkan dan keterlibatan pengguna napza, namun menurut pandanganku sendiri dia tidak mampu mengakomodir kebutuhan sebenarnya dan fakta-fakta yang terjadi terhadap pengguna napza di yogyakarta, dia hanya menggunakan ke senioritasannya untuk dapat melaksanakan programnya penuh dengan paksaan dan tanpa bahasa yang nyaman untuk seorang pengguna napza itu sendiri, bagaimana mungkin kami mengikuti kemauan kalian, dengan merubah prilakumu tetap tidak mungkin kami menjadi ekor kamu, karena konsep dikepalamu hanyalah program ataupun proyek yang harus terlaksana pasti demi kemauan donor???
Jangan lah kau jadikan kami seperti orang bodoh, kami memang pengguna napza tapi kau tak pantas memperjuangkan kami dengan memprioritaskan proyekmu terlebih dahulu. Sudah terlalu lama kami tertindas bahkan oleh orang-orang yang berada didalam satu jalur, kami hanya ingin memperjuangkan hak-hak kami bukan mengikuti pekerjaan kamu kawan... walaupun sendiri kami akan tetap berjuang, walaupun diantara kami, seperti dirimu melarang kami berteriak kami akan tetap berteriak bila kami terus digigit, tak pernah diam diadalm gelombang perlawanan, kami tak akan merapat dengan kamu selama perjuangan kami tak pernah sepenuhnya diserahkan kepada kami, kami akan merapat dengan orang-orang yang mempunyai satu visi dengan kepentingan kami.
Jangan melarang-larang orang berteriak sebab itu akan menumbuhkan kembali rezim yang penuh dengan pembungkaman!!!

Khayalku... berada di khayangan...
berlarian Entah Kemana...
Hanya kesenangan yang tergambar didalam jiwa...
Tak terganggu oleh orang-orang gila...

Sebab orang Gila adalah kita...
Berada dikhayalan di dalam ruang kenyataan...
Apakah waras kita berada diadalamnya???
hanya kegilaanlah yang pantas kita berada...

Khanyangan kini berada di khayalku...
terdiam merenung kebingungan...
kesenangan menjadi kesedihan...
sebab air mata orang gila diperjual belikan...

Kini khyalan bukan lagi dikenyataan...
melainkan pindah kedalam kenyataan...
Para penguasa telah memindahkanya...
Mimpi-mimpi orang gila disiang hari...

Kini bukan lagi air mata orang gila yang diperjual belikan...
Melainkan sudah meluas kepasar-pasar rakyat...
Air mata rakyat dijadikan ladang uang...
Bagai Pasar dikuasai sang Preman...

Kamis, 09 Juli 2009

Maafkan Aku kawan, Artikel 79#



















Maafkan aku kawan..., Seperti kau ketahui ketika aku mengalami tekanan yang sangat dalam dan tak bisa lagi aku ucapkan kepadamu, sehingga yang terjadi aku harus berbuat tindakkan kriminalitas ditempatmu, tapi yang pasti aku tak pernah melakukakannya terhadapamu...

Kau tahulah situasi yang terjadi terhadap hidupku, tekanan dan tuntutan akan zaman yang terus perubah kearah kapilatis sehingga orang yang kau cintai terbawa oleh arus tuntutan zaman tersebut...

Seperti kita ketahui bersama telah lama kita hidup didunia kegelapan dan dunia kriminalitas apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan bertahan untuk hidup.

Situasi negeri ini membuat kaum minoritas tersingkirkan, sehingga tindakan anarkisme maupun tindakkan kriminalitas wajar dilakukannya karena tidak ada tempat untuk kami mensejahterakan diri dinegeri kami sendiri lalu yang terjadi adalah diantar kita saling menikam untuk demi kebutuhan dan tuntutan zaman yang sudah nejadi pemilik para kapitalis dan para penguasa..

Maafkan aku kawan, maafkan aku dari hati nuraniku kau telah banyak membantu diadalm perjuangan ini demi Tuhan dan demi persahabatan tak akan lagi terjadi apa yang pernah terjadi dilingkungan kehidupanmu...

Aku tak tahu lagi harus bagaimana membalas budimu kau telah banyak memberikan semngat kehidupan dan semangat berjuang untuk terus bersama, aku berjanji dan akan ada lagi yang terjadi disekitarmu yang mengangganggu kehidupanmu...

hanya kata maaf yang mampu aku ucapkan kepadamu saat ini... Terima kasih kawan kau telah melindungiku didalam tindakan anarkisme aku diadalam tindakan kriminalitasku...

Sejujurnya sebagai manusia akupun tak mau melakukan itu kepada siapapun....
Maka dari itu maafkan aku... maafkan aku dan maffkan aku!!!