Weather Widget
Mengenai Saya
- Keadilan digapai dengan Perjuangan
- Korban Dari KetidakAdilan Negara Sendiri, Membuat Saya Hanya Sampai Sekolah Dasar(SD)Saja,Mengakibatkan Saya Menjadi Kaum Miskin Kota Jakarta, Korban Dari Peredaran Gelap Napza, Hentikan KetidakAdilan Bersama Berjuang Meraih Hak Kesejahteraan Kami...!!! Sebab Keadilan dan Kesejahteraan tak bisa lagi ditunda harus kita Rebut Dari Penguasa...
Bongkar Tirani
Buku Tamu
Link & Radio
Daftar Blog Teman Saya
-
STATUS TELUK BENOA PASCA PERDA PERUBAHAN RTRWP BALI* - Oleh: I Wayan Gendo Suardana** Sidang Paripurna DPRD Propinsi Bali (20/8)/2019) telah mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 ta...7 tahun yang lalu
-
小顔エステの効果をすぐに感じられるのには理由があった - エステの得意分野でもあったキャビテーション 目の周囲は身体の中でも皮膚が薄い部位だということが分かっており、どこよりもたるみが出やすいのです。そういった背景から、目の下のたるみは当たり前として、目尻のしわというようなトラ […] 小顔エステの効果をすぐに感じられるのには理由があったは納得できる足痩せエス...8 tahun yang lalu
-
My Life is Death - Mati kini terasa setengah mati, antara hidup dan tidak hidup lalu mengapa kekalahan selalu terjadi terhadap kehidupanku, seperti pecundang kini entah harus...16 tahun yang lalu
-
-
-
My site is worth$3,309.8Your website value?
Ketika Perempuan mau maju didalam kelompoknya khususnya yang ada di Yogyakarta Kelompok yang bernama Diadjeng awalnya bergerak di dukungan sebaya untuk perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS, seing dengan waktu Diadjeng membuat program dengan atas dasar kebutuhan yaitu progam utamanya adalah Gender dan HAM, lalu mereka tuangkan dalam bentuk proposal dan mereka ajukan kepada lembaga donor yang bernama HIVOS, secara hukum dan Administrasi kelompok Diadjeng belum terdaftar secara hukum dan juga tidak mempunyai account Bank atas nama kelompok, ketika proposal mereka ditanggapi dan kemungkinan besar mendapatkan dana program dari Hivos, Diadjeng meminta bantuan kepada kelompok payungnya yang selama ini memayungi Diadjeng didalam program dukungan sebaya yang didanai oleh lembaga dari jakarta yaitu Spiritia, namun dalam program Gender dsn HAM Diadjeng pun menggunakn Legalitasnya lembaga payung Victory Plus untk sebagai salah satu prasyarat mengajukan proposal ke Hivos, seiring dengan waktu proposal mereka diterima, namun masalah datang tetapi bukan datang dari pemberi dana melainkan datang dasro lembaga payungnya mereka, Diadjeng merasa selama ini selalu di kontrol oleh lembaga payung Victory Plus, didalam hal apapun termasuk didalam proposal mereka yang diterima oleh Hivos, ternya Victory menginginkan Budgeting program Gender dan HAM yang didanai oleh Hivos dikelola oleh Victory, yang dimana Victory juga ikut mengirimkan proposal ke Hivos namun proposal Victory tidak diterima, yang bikin teman-teman Diadjeng dan komunitas marah mengapa Victory ingin sekali meguasai hasil dari kerja keras Kelompok Diadjeng, sudah jelas-jelas Diadjeng akan memberikan kompensasi dari bantuan Victory didalm memudahkan prasyarat mengajukan proposal Diadjeng yaitu memaki legalitasnya Victory, Kelompojk Diadjeng ini mempertanyakan Victory itu lembaga sosial atau lembaga yang sengaja mencari uang diatas nama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS? jelas-jelas Victory selalu ingin memegang uang dari kelompok-kelompok Marginal, teringat waktu itu ketika saya mendirikan kelompok dukungan sebaya untuk pengguna napza yaitu Contrast dan kelompok ini mau mengajukan dukungan Dana dari Spiritia, sangat berbeda sekali dari pengalamanku mengelola kelompok di Jakarta dengan di Yogyakarta, Di Jakarta kami diberikan dana kegiatan oleh Spiritia unyuk kami kelola sendiri, namun dYogyakarta kami harus memintanya ke Victory setiap kali mau berkegiatan, berarti kami tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengelola, lalu perlawananpun dimulai, kami meminta uang kami agar kami dapat belajar mengelola dana kegiatan karena kami mempunyai struktur organisasi yang harus belajar bekerja, karena kami tidak mau dana kami dipegang oleh Victroy karena bisa saja mereka mngubah permintaan dana kebutuhan kami. Hal ini pun kembali terulang ketika Diadjeng mendapatkan dana program dari Hivos, Victory hanya mau menguasai kelompok-kelompok kecil ini,dan juga maksudnya apa dari semua ini, bukankah terlihat jelas bahwa kontrol dan kekuasaan juga ingin merampok idealis dan anggaran kelompok Diadjeng ini, jika memang Victory lembaga sosial biarkanlah kelompok ini berkembang dan belajar mengelola hasil jerih payah yang selama ini mereka lakukan untuk komunitasnya, ternyata menurut kami lembaga payung Victory Plus hanyalah lembaga yang menjual belikan orang yang terinfeksi HIv dan AIDS, Perempuan bahkan akta notarisnya pun harus bisa menghasilkan uang, pertanyaannya untuk apakah dana-dana nya? karena tidak hanya dapat dana dari hasil jual beli haram tersebut, tetapi juga mendapatkan uang dari ahsil orang-orang yang bekerja dilembaga lain namun atas dasar refernsi Victory harus dipotong 25% fdari hasil gajinya tak peduli di Gaji berapaun tak peduli juga cukup untuk kebutuhan hidup atau tidak?
Pantaskah lembaga itu ada didalam negeri ini, pantaskah lembaga itu untuk tetap terlibat diposisi penting? menurut kami dibubarkan adalah yang paling sangat pentas untuk Victory Plus. Agar tidak ada lgi jual beli komunitas, jual beli program dan pemerasan dari para pekerjanya... Kelompok Melaqan lembaga Victory Plus yang Tirani, Melanggar segala aspek hak asasi manusia.
http://napzaindonesia.com/wahyunda-pejuang-ham-bagi-para-pengguna-napza-telah-berpulang.html
Denpasar – Setelah dirawat selama tiga pekan, akhirnya I Gusti Ngurah Wahyunda alias Wahyu, menghembuskan nafas terakhirnya Sabtu (6/3) tepat pukul 00.00 Wita di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar.
Wahyu menghembuskan nafas terakhirnya, setelah semua keluarga dan kerabat dekatnya berkumpul.
Selama dirawat, kondisi kesehatan Wahyu tidak stabil. Bahkan sejak Kamis (4/3) malam kondisi badan Wahyu sudah memasuki tahap kritis dan sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi.
Menurut Dayu Rupini, salah satu kerabat dekat yang merawat dan menunggui Wahyu sejak tiga pekan lalu, pada Jumat pagi, Wahyu sudah sama sekali tidak dapat diajak berkomunikasi, namun sempat sadar sebentar dan kemudian meninggal dunia saat pergantian tengah malam.
“Sejak Jumat pagi, kondisi Wahyu semakin kritis dan sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi, namun pada pukul 21.45 WITA dia sempat siuman sebentar dan minta disuapin makanan dan minuman, sembari mengajak saya dan ibu bercanda” ujar Dayu Rupini kepada NapzaIndonesia.com
Usai menyantap makanan yang disuapkan, Wahyu juga sempat minum air putih dua sendok makan, yang disuapkan ke mulutnya. Tidak lama kemudian Wahyu pun berpamitan ke Ibu dan Dayu Rupini untuk beristirahat.
Kendati keluarga, kerabat dan teman dekat berharap Wahyu sembuh dan kembali ke kondisi normal, namun Tuhan berkehendak lain. aktivis cerdas dan brilian itu pun berpulang akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.
Di Dunia pergerakan reformasi kebijakan Narkotika di Indonesia, Wahyu termasuk salah satu aktivis yang cukup diperhitungkan ide-ide pemikirannya.
Selama sisa hidupnya Wahyu berjuang menolak diskriminasi dan stigma buruk terhadap para pengguna NAPZA di masyarakat yang menganggap mereka sebagai “sampah masyarakat”.
Menurut Wahyu para pengguna NAPZA adalah korban dari peredaran gelap obat bius atau obat-obatan terlarang yang selama ini masih terus berlangsung.
Atas diskriminasi dan kriminalisasi terhadap para pengguna NAPZA ini, Wahyu bersama rekan-rekannya menuntut agar pemerintah dan para penentu kebijakan wajib menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna NAPZA dan menolak pemenjaraan bagi para pengguna NAPZA.
Selain aktif di Ikatan Korban Napza (IKON) Bali dan Yakeba, Wahyu juga tercatat sebagai salah satu pendiri Indonesian Drug User Solidarity (IDUSA) atau yang lebih dikenal dengan nama Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI).(Gen)
Pingkan E Dundu dan Soelastri Soekirno KOMPAS.com - Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat genderang perang melawan penyebaran narkotika. Ancaman pidana dan denda dalam UU baru itu jauh lebih berat daripada UU lama. Akankah ia cukup bergigi dan mampu membendung gelontoran narkotika di Nusantara? Narkotika kian menjadi momok bagi generasi muda. Kalangan inilah yang terus menerus digempur narkotika dengan kemasan aneka rupa. Menyadari keadaan ini, pemerintah bersama DPR baru-baru ini mengesahkan pemberlakuan UU baru tentang Narkotika untuk menggantikan UU No 5/1997 tentang Psikotropika. Ada beberapa perbedaan antara UU Narkotika dan Psikotropika. Yang paling nyata, UU baru memiliki ancaman hukuman Bahkan, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan narkoba yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik negara. Kabar gembiranya, para pengguna narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Adapun soal hukuman pidana dan denda antara lain diatur dalam Pasal 111 Ayat 1, yakni setiap orang yang melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman dipidana penjara minimal empat tahun, maksimal 12 tahun, dan denda sedikitnya Ayat kedua mengatur, pelaku yang menanam, memiliki narkotika golongan satu yang beratnya lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima batang Sementara Pasal 118 Ayat Kedua memberi ancaman hukuman mati bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, ekspor, atau menyalurkan narkotika golongan dua yang beratnya melebihi lima gram. Hukuman masih ditambah dengan pidana denda maksimum Rp 8 miliar ditambah sepertiga. Bandingkan dengan UU No 5/1997 Pasal 55 yang memberikan hukuman pidana penjara 4-15 tahun dan denda dari Rp 150 juta-Rp 750 juta untuk tindakan sama. Jika tindakan dilakukan secara terorganisir, pelaku diancam hukuman pidana mati dan denda maksimal Rp 750 juta. Pidana maksimal berupa hukuman mati di UU narkotika juga mengancam mereka yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan dua. Termasuk dalam narkotika golongan dua misalnya sabu. Sepintas, peraturan baru berikut ancaman hukumannya memberikan harapan bakal menurunnya angka produksi ataupun penyelundupan narkotika. ”Kami berharap jaringan pengedar narkotika akan jera karena mendapat hukuman lebih berat,” ujar Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra. Namun, dibandingkan dengan UU Narkotika di Singapura dan Malaysia, tetap saja UU kita belum seberapa. Di dua negeri jiran itu, hukuman mati langsung mengancam mereka yang membawa lima gram barang haram semacam itu. Eksekusinya pun tak perlu waktu bertahun-tahun. Itu sebabnya, mafia narkoba tak berani bermain api di negeri tetangga dekat ini. Bagaimana dengan kita? Bukan rahasia lagi, Indonesia menjadi bulan-bulanan penyelundup narkotika. Ratusan penyelundup baik WNI maupun warga asing dihukum penjara, bahkan 57 orang dipidana mati, tetapi pelaksanaan eksekusi terhambat aspek teknis dan yuridis. Ringannya hukuman dan kondisi ketidakpastian hukum ini makin menjadi celah bagi mafia narkotika. Alhasil, pabrik sabu berdiri di banyak tempat di Jakarta ataupun luar kota. Gelombang penyelundup narkotika dan bahan baku pembuatnya makin tinggi. Tengok data terbaru penggagalan penyelundupan sabu, methampetamine (dalam bentuk tablet, kristal, dan cair), ketamine (kristal bening), dan kokain pada tahun 2009 ini lewat Bandara Soekarno-Hatta. Yang jelas ketahuan petugas saja sudah 29 kali. Umumnya sabu, kokain, dan lainnya dibawa oleh kurir yang warga asing. Mereka mendapat upah kecil untuk ukuran penjualan narkotika. Rata-rata sekali membawa narkoba, kurir mendapat upah Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Tren teranyar, kurir sindikat narkoba tak lagi dari Asia Timur, tetapi kini bergeser ke Timur Tengah dan India. Dalam waktu tiga hari di awal Oktober lalu, 10 warga Iran, delapan di antaranya perempuan, ditangkap sebab menyelundupkan kristal bening dan cairan diduga sabu. Dari tangan mereka, petugas menyita 26,852 kg kristal sabu dan 22,8 liter sabu cair senilai Rp 102,064 miliar. Warga Iran itu kepada polisi mengaku diupah Rp 20 juta-Rp 25 juta per orang. ”Tapi, uang itu baru diberikan setelah barang titipan sampai tujuan,” ujar Anjan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi saat jumpa pers terkait penangkapan 10 warga Iran mengakui, ke depan ancaman penyelundupan narkoba di negara kita makin besar. Ini terjadi, sambung Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Baduri Wijayanta, karena kemungkinan permintaan akan narkotika sangat tinggi. Banyak pihak mengharap UU baru, meski belum sesakti UU narkotika di negara tetangga, tetap berdampak positif bagi pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun, jangan lupa, UU itu memerlukan tambahan perangkat, antara lain rumah sakit yang ditunjuk jadi tempat rehabilitasi berikut pengawasnya. Bagaimana pula dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pencandu, penambahan polisi, aparat Bea dan Cukai beserta peralatan seperti mesin sinar-X?
Kemiskinanku Membuat Mata Hati ku Menjadi Gelap, Semuanya tak bisa lagi dilihat, Siapa lagi yang harus ditikam dan direbut kesejahteraan kita walau terkadang orang-orang yang kita kenal menjadi korban kemiskinan kita, demi bertahan hidup diatas sebuah negara yang kaya raya mencari bnafkah dengan segala resikonya, entah itu penjara, amukan massa, ataupun putusn tali perteman kita, sebab perteman tidak mengenal miskin dan kaya, namun yang terjadi kekayaan tetap saja menindas kemiskinan, melecehkan orang-orang yang tak pernah mendapatkan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan, tapi apa daya teriakan ingin bertahan hidup lebih kuat dibanding kekuatan tali pertemanan kita, sebab makan adalah kehidupan agar tetap bisa bernafas di gelapnya dunia yang aku jalani sekarang, Kegelapan sistem yang memiskinkan sebagian rakyat membuat kaum miskin berontak dengan caranya masing-masing, namun tetap saja minta-minta bukanlah yang lebih baik dari pada melakukan kriminalitas kepada siapapun dengan tanpa pandang bulu, kekejaman profesional kriminalitas lebih berharga dari pada melakukan kegiatan meminta-minta dipinggir jalan, tapi menurutku terserah apapun yang dilakukan oleh kaum miskin aku tidak peduli terserah caranya masing-masing untuk bertahan hidup, karena yang aku tahu aku sedang memikirkan bagaimana besok aku dan keluargaku bisa makan agar tetap bisa menikmati hidup, pendidikan, kesehatan maupun tempat untuk kami merebahkan diri ini?
Masih berapa abad lamanya lagi kegelapan menghantui kaum miskin negeri ini, ketidakadilan yang tak berhenti melingkarinya, yang kaya tetap akan terus menjadi kaya raya yang miskin akankah tetap miskin? Miskin harta dan jiwa sehingga kegelapan semakin menjadi Tirani melalui sistem yang dibuatnya para penguasa terus mengorbankan rakyatnya sendiri, hukum yang belum berpihak, kesehatan yang menjadi komoditas, pendidikan menjadi barang yang sangat mahal, lalu? pantaskah semua orang mempunyai mimpi dan cita-cita? Tak tahu lah, jika semuanya seperti ini itu adalah uang dan uang, kita tetap tak bisa bermimpi mempunyai teman yang baik, tak bisa bercita-cita menjadi seperti yang kita inginkan, tak bisa mengontrol agar tak melanggar hukum dan yang terjadi tetaplah kita berad dilingkaran kegelapan yang kita sendiri tak tahu berapa lama lagi Cahaya Keadilan dan Kesejahteraan dialami oleh garis keturunan kita nanti, dan kita juga tak bisa diam, tak lagi harus bertengkar diantara suami yang tak mampu kasih uang kepada istrinya untuk masak , dan seorang istri masih harus menunda mimpi dan harapanya untuk tampil cantik karena Make Up dihadapan suami tercintanya. Karena saat sekarang turun ke Jalan untuk meneriakan ketidakadilan ini, untuk merebut hak-hak yang telah dirampas karena tak seharusnya kita menjadi miskin, tak seharusnya kita tak bisa makan, tak seharusnya kita tak bisa sekolah, juga tak seharusnya kita tak bisa berobat ke rumah sakit, kita seharusnya bisa dan mendapatkan semua itu, kita semua bisa kembali bermimpi, bercita-cita, memakan masakan istri kita yang kita makan bersama anak-anak kita dan Setiap Wanita bisa tampil cantik untuk suami-suaminya, dan Juga tak ada lagi pengkhianatan pertemanan. Itulah diantaranya yang harus kita rebut kembali sebab masih banyak seharus yang menjadi hak kita, jika negeri ini mencintai keadilan dan kesejahteraan rakyatnya mungkin kita tak akan berteriak dimana-mana dan tak juga turun kejalan hanya untuk menunjukkan bahwa kita kecewa kepadanya, Namun disini dinegeri ini kita harus merebutnya kembali, Janganlah Diam saatnya kita satukan suara, satukan tujuan agar c\mimpi dan cita-cita kita bisa kita rebut kembali, karena kita juga tidak ingin terus-menerus melakukan kegiatan meminta-minta dipinggir dan lampu merah jalan, juga tidak ingin kriminalitas menjadi cara-cara kita untuk bertahan hidup sebab kami juga mencintai manusia lainnya, jangan lagi ajarkan kami untuk merampas hak orang lain sebab penguasa dan kaum miskin sama-sama miskin, sama-sama melakukan kegiatan meminta-minta dan kriminalitas, kami miskin harta namun penguasa miskin jiwa, pelaku kriminal secara sistematis dan melindungi dirinya dari hukum karena mereka berkuasa, kita hanyalah pelaku kriminal jalanan yang tak lepas dari segala ancaman hukum.
Inilah Kegelapan dan Kemiskinan ada dimana-mana bahkan menjadi lingkaran yang gelap!!!
Kita Tunggu Perubahan untuk lepas dari lingkaran Setan ini, hanya satu yaitu melalui perlawanan membongkar tirani para penguasa negeri ini....
Kriminalisasi Masyarakat dalam Pecegahan Dan Pemberantasan Peredaran Gelap Napza

Memahami dan berupaya untuk mengerti tentang visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Napza, sebagaimana tertuang dalam UU No. 22/1997 tentang NARKOTIKA & UU No. 5/1997 tentang PSIKOTROPIKA, rasanya sangat sulit mengingat ada 2 kepentingan yang harus diadopsi oleh Pemerintah dalam 1 (satu) kebijakan yakni disatu sisi Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan NAPZA untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan sementara disisi lain Pemerintah juga harus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Napza.
Dari 2 (dua) peran yang harus dijalankan sekaligus tersebut pada akhirnya Pemerintah terbentur pula pada masalah persoalan harmonisasi, yaitu harmonisasi materi/substansi dari ketentuan-ketentuan yang diaturnya dan harmonisasi eksternal (internasional/global) yakni penyesuaian perumusan pasal-pasal tindak pidana NAPZA dengan ketentuan serupa dari negara lain, terutama dengan substansi United Nation Convention Againts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Subs- tances tahun 1988 yang telah diratifikasi pemerintah dengan UU Nomor 7 tahun 1997 dan UU Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Psikotropika.
Dari persoalan harmonisasi diatas pada akhirnya mau tidak mau telah menunjukkan bahwasanya Pemerintah telah memperlakukan kebijakan kriminalisasi bagi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Napza.
Metode Penafsiran :
Bagi praktisi hukum, dalam hal ini catur wangsa (Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan Advokat), menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum, mencarikan hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu perkara tersebut, dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara dan sesuai dengan keadaan yang ditemuinya sebagai berikut:
a. Kapan dan bagaimana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapinnya telah ada dan telah jelas. Jika telah ada dan jelas maka tinggal menerapkan ketentuan tersebut;
b. Kapan dan bagaimana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapinnya telah ada, akan tetapi tidak jelas arti dan maknanya. Dalam hal ini praktisi hukum dituntut melakukan interpretasi atas materi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
c. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapinnya tersebut, tidak atau belum ada pengaturannya, maka usaha yang harus ditempuh adalah mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penalaran logis.
Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa metode penafsiran (interpretasi) ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
(1) Interpretasi Gramatikal (interpretasi bahasa) atau tata bahasa (taalkundige, grammatikale interpretatie) atau metode obyektif yakni menafsirkan kata-kata dalam teks undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tatabahasa.
(2) Interpretasi Sistematis (Logis), menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum).
(3) Interpretasi Historis, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya (rechtshistorisch) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang (wetshistorisch, penafsiran subyektif).
(4) Interpretasi Teleologis (sosiologis), menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan hanya daripada bunyi kata-kata undang-undang itu saja, karena makna dari undang-undang yang masih berlaku sudah usang atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini.
(5) Interpretasi komparatif, penafsiran dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum, guna mencari titik temu atau kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang pada suatu penyelesaian yang dikemukakan di pelbagai negara.
(6) Interpretasi antisipatif (futusritis), menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (ius constitum) guna mencari pemecahan kasus yang dihadapkan padanya, dengan berpedoman pada kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum mempunyai daya kekuatan yang mengikat (ius constituendum), misalnya rancangan undang-undang.
(7) Interpretasi Restriktif, penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa, dengan menghubungkannya dengan persoalan hukum yang dihadapkan pada hakim yang bersangkutan.
(8) Interpretasi ekstensif, menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah (pengertian) yang terdapat dalam suatu teks peraturan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, praktisi hukum dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang dihadapkan padanya, harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:
(1) materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan;
(2) tempat dimana perkara yang dihadapkan;
(3) zaman perkara yang dihadapkan.
Permasalahan :
Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya.
Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 22/1997 tentang NARKOTIKA & UU No. 5/1997 tentang PSIKOTROPIKA dapat dilihat dalam contoh pasal sebagai berikut :
* PERAN SERTA MASYARAKAT
UU No. 22/1997 tentang NARKOTIKA :
“Pasal 57 :
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
UU No. 5/1997 tentang PSIKOTROPIKA :
Pasal 54 :
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk ber-peran serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.”
Dari susunan redaksi pasal di atas terlihat jelas dan tegas Pemerintah berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA bukan hanya masalah Pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Sayangnya, peran masyarakat tersebut menjadi wajib. Padahal, kata “wajib” jika diharmonisasikan dalam ranah hukum pidana yang bersifat mengatur maka kata “wajib” tersebut mengandung arti “hukuman”. Artinya, secara kebijakan kriminalisasi, Pemerintah dengan media hukum pidana-nya dapat menghukum anggota masyarakat yang dianggap tidak mendukung kebijakannya dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
* UU No. 22/1997 tentang NARKOTIKA :
“Pasal 66 :
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.”
Penyadapan pembicaraan ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam konteks tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah patut seorang penyidik melakukan penyadapan.
Menjadi masalah dari unsur pasal 66 diatas adalah tindakan penyadapan terhadap orang yang membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Mengingat dalam penjelasannya Pasal 66 tidak membahas tentang penjelasan “pembicaran masalah” seperti apa yang dapat disadap, maka jika ditafsirkan menurut metode Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Restriktif, hal ini menjadi dualisme tersendiri bagi masyarakat awam. Satu sisi masyarakat dituntut untuk berperan dan membantu Pemerintah dalam mencegah dan memberantas NAPZA ilegal, disisi lain tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana.
“Pasal 87:
Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
Unsur memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan dalam Pasal 87 di atas merupakan unsur pasal menyangkut ketentuan batasan tindak pidana narkotika. Melalui Interpretasi Sistematis (Logis) dan Interpretasi antisipatif (futusritis), jika unsur pasal tersebut dikaitkan dengan kebijakan nasional penanggulan HIV dan Aids melalui pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif suntik sebagaimana diatur dalam Permenkokesra No. 02/Per/Menko/Kesra/2007, maka secara jelas dan tegas pasal 87 tersebut dapat dijadikan alasan penyidik (Kepolisian) untuk mempidanakan masyarakat.
Kesemua contoh adalah contoh dimana isi ketentuan UU No. 22/1997 tentang NARKOTIKA & UU No. 5/1997 tentang PSIKOTROPIKA diharmonisasikan dengan secara internal. Ketika kita akan mengharmonisasikan secara external yakni dengan mengkaitkan isi subtansi United Nation Convention Againts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Subs- tances tahun 1988 yang telah diratifikasi pemerintah dengan UU Nomor 7 tahun 1997 dan UU Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Psikotropika, maka akan ditemukan ganjalan-ganjalan sebagai berikut :
Pembahasan :
Kriminalisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Napza ilegal merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat.
Kriminilisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Napza ilegal pada akhirnya hanya menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.
Melihat penyebab kebijakan kriminalisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Napza ilegal, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kriminalisasi masyarakat akan me-lembaga dan akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki.Selain mengharapkan peran DPR sebagai lembaga legistatif untuk lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, diharapkan pula peran dan kontrol publik baik melalui perorangan, media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat.
* Ini adalah materi workshop untuk penyadaran hukum bagi para pecandu ... thanks to STIGMA .... Go To Fight !!!
Tak pernah tahu kapan datangnya pengkhianatan itu, hanya disaat tiba waktunya kita sadar siapakah yang telah terlihat jiwa dan karakter orang-orang yang pernah bersama kita.
Terlihat sekali dengan jelas orang-orang tersebut yang digapai hanyalah segenggam perbedaan kondisi ekonominya, ketika dia telah mendapatkannya dia seolah-olah merasa berkuasa dan lebih mampu diantara kita, namun tak pernah disadari bahwa ada kendaraannya dia menggapai perubahan itu yaitu sebuah kebersamaan kelompok kita, seiring dengan waktu terlihat jelasmotivasi orang-orang yang disekitar kita, hanyalah pemanfaatan untuk kepentingan pribadi bukan lagi untuk perjuangan yang pernah kita gaung dan cita-citakan bersama didalam sebuah kongres.
Inilah yang terjadi terhadap manusia-manusia yang ada didaerah kami, orang-orangnya hanya mempunyai motivasi pribadi yang rakus, tergambar olehku prilaku orang-orang tersebut, yang pertama dia tak mengerti apa-apa dan tak tahu informasi apapun karena memang ditutup informasi untuknya lalu aku membawanya dan mengenalkan kepada sebuah kelompok yang lebih besar dan memberinya informasi yang banyak hingga dia mampu mencari, berdiskusi, beragumentasi dan membuat programnya, namun kami masih mempercayainya karena masih menggunakan asas kebersamaan, sekali lagi seiring waktu berjalan dia mengkambing hitamkan didalam sebuah forum pemilihan seorang pemimpin baru dan penggantinya adalah orang yang tak pernah mengerti apa-apa mengenai perjuangan selain harta dan kekuasaan, ternyata dugaan kami terbukti pemimpin yang baru hanyalah orientasi pada kuasa dan uang dari hasil kegiatan yang diadakan oleh lembaga lain, tidak kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin baru tersebut untuk menggapai perjuangan, kami menilainya inilah akibat melakukan stigma terhadap seorang pemimpin pecandu napza, stigma dan menjadi korban kambing hitam oleh komunitas sendiri, hingga kini tak ada perjuangan yang diperjuangkan olehnya. Ditambah lagi orang-orang yang mengikuti kami kini merasa lebih hebat dari pada berjuang dengan bersama-sama, sebab dia sudah mendapatkan tugas dari lembaga lain sehingga melupakan perjuangan diri kita. Inilah gambaran-gambaran pengkhianatan versus diri sendiri yang terjadi pada komunitas-komunitas yang ada disekitar kami, belum lagi orang-orang dan musuh-musuh sedang melakukan bombardir terhadap kami. Dan perjuangan ini berakhir karena banyaknya orang-orang bermuka dua didalam perjuangan ini.

