Bongkar Tirani

Semua sistem ekonomi sampai sekarang ini ditandai oleh adanya rakyat kelas bawah, rakyat kelas menengah, rakyat kelas atas ( pengusaha ) dan para penguasa negeri ini. Struktur kekuasaan dalam bidang ekonomi itu tercemin juga dalam politik yang dimana pemerintah yang berkuasa selalu melindungi rakyat kelas atas dengan segala perangkat hukumnya, salah satu pokok bahwa negara secara hakiki merupakan negara yang terkotak-kotakan, artinya negara ini dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah dan para pengusaha yang kapitalis yang menguasai bidang ekonomi kerakyatan (perekonomian rakyat).
Karena itu negara ini bukanlah lembaga diatas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan para pengusaha kapitalis, untuk mengamankan para pelaku kapitalis dengan kekuasaan mereka. Jadi negara ini pertama-tama tidak bertindak demi kepentingan umum, melainkan demi kepentingan rakyat kelas atas.
Negara ini bukanlah sang wasit netral yang melerai perselisihan-perselihan yang timbul dalam masyarakat secara adil serta mengusahakan kesejahteraan umum yang merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara ini tidak netral, melainkan selalu berpihak pada kepentingan kaum kapitalis (rakyat kelas atas), DIMANA DEMOKRASI EKONOMI UNTUK RAKYAT??.
Maka kebanyakan kebijakan negara ini menguntungkan para elite rakyat kelas atas. Sebenarnya negara ini dapat bertindak demi kepentingan seluruh masyarakat, misalnya dengan membangun sarana transportasi, menyelenggarakan sekolah umum dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal. Tetapi tindakan inipun tetap demi kepentingan para elite dan kapitalis, karena para kapitalispun tidak dapat mempertahankan diri, apabila kehidupan masyarakat pada umumnya tidak berjalan.
Kalau sekali-sekali negara ini melakukan perbaikan sosial, hala itu adalah untuk membelokkan perhatian rakayat kelas bawah dari tuntutan-tuntutan perubahan yang lebih fundamental. Negara ini pura-pura bertindak atas nama kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi sebenarnya itu hanya siasat untuk mengelabui rakyat dari tuntutannya.
Perpekstif negara yang terkotak-kotakan dapat menjelaskan mengapa yang menjadi korban pembangunan selalu rakyat kecil yang termarjinalkan pula, mengapa pencuri kecil sering dihukum lebih keras daripada koruptor besar dan mengapa presentase rakyat kecil dalam penjara lebih besar daripada presentase "mereka" dalam masyarakat. Kita sering menyaksikan bahawa orang kecil dikalahkan. Negara ini negara hukum, tetapi rakyat kecil tidak mempunyai akses maupun informasi terhadap hukum. Sehingga orang besar terlindung, tetapi orang kecil tidak.
Karena negara ini merupakan negara yang mendukung kepentingan para penindas, negara ini memposisikan diri dengan rakyat kecil menjadi lawan, bukan kawan. Rakyat kecil hendaknya tidak mengaharapkan keadilan atau bantuan sungguh-sungguh dari negara ini, karena negara ini adalah justru wakil para kaum penindas yang menghisap tenaga rakyat kecil!!!